Bianglala

Mei 1998. Kemana saja sih saya waktu itu? Well, waktu itu saya masih mahasiswa semester kelima yang culun; maniak komputer yang tidak menaruh banyak minat terhadap soal politik dan semacamnya. Sebagai mahasiswa, saya dihadapkan pada pilihan antara melaksanakan amanat keluarga ataukah menjalankan amanat negara. Diantara dua pilihan itu, amanat keluargalah yang saya pilih. Orangtua saya mengirim saya jauh-jauh sampai keluar daerah adalah untuk menuntut ilmu di bangku kuliah, dan bukannya untuk jadi aktifis pergerakan macam-macam!

Jadi apa dong yang saya lakukan waktu itu? Yang jelas, saya tidak pernah ada dalam barisan mahasiswa yang turun berdemo di jalanan (itu harus saya akui dengan jujur walaupun, saya tahu, banyak pembaca yang bakalan mencibir). Yang saya lakukan sebenarnya sederhana saja: waktu itu, seperti biasa, saya sedang dikejar tugas-tugas praktikum, juga tugas kuliah yang bejibun, ditambah beberapa eksperimen pribadi yang belum kelar. Jadi, masa vakum kuliah selama beberapa hari (akibat kerusuhan, demonstrasi, dan semacamnya) saya manfaatkan betul untuk menyelesaikan semua itu.

Egois? Mungkin. Tapi saya cuma berusaha rasional. Sejak awal, saya tidak begitu terobsesi dengan yang namanya demokrasi. Mungkin karena saya sempat terinspirasi oleh Lee Kuan Yew, mantan PM Singapura itu (walaupun saya juga cuma sedikit membaca atau tahu tentang beliau). Kalau kita lihat di buku-buku sejarah, tidak ada ceritanya bangsa yang menjadi maju dan makmur karena demokrasi. Yang ada ialah bangsa yang mengadopsi sistem demokrasi ketika semua tatanan sudah mantap, ketika ekonomi sudah kuat, dan masyarakatnya sudah cukup dewasa dan “matang”. Kita malahan memilih skenario sebaliknya: menerapkan demokrasi ketika negara sedang berada dalam titik nadir. Kemudian ketika kita merangkak lambat menuju kemajuan, kita katakan bahwa itulah “harga” yang harus kita bayar untuk demokratisasi. Konyol!

Kenapa China, dan Vietnam, juga Malaysia dan Singapura, bisa bergerak maju sedemikian pesat, sementara kita nyaris jalan ditempat? Pertanyaan klise ini biasanya dijawab secara klise juga: Karena negara-negara tersebut diatur oleh sistem yang otoriter, sementara kita telah menerapkan demokrasi. Tidak seperti di negeri otoriter, kita tidak memiliki sistem pengaturan secara terpusat. Pemimpin negara tidak bisa seenaknya bertitah karena ada wakil rakyat yang siap menjegal apabila ada yang dirasa tidak berkenan. Lantas, dengan cara seperti ini, kapan kita bisa maju? Amerika Serikat saja - yang kita kenal sebagai mbah-nya demokrasi - perlu 200 tahun untuk bisa seperti sekarang ini. Lantas, apa kita juga harus menunggu sampai selama itu? Jangankan 200 tahun. 20 tahun saja rasanya sudah kelamaan!

Saya bukannya Suhartois. Saya tahu, “Si Eyang” itu juga punya banyak dosa. Tapi saya yakin, seandainya Suharto bisa menahan diri dari godaan “setan” Korupsi (yang seperti biasa juga didampingi oleh “jin” Kolusi dan “demit” Nepotisme itu), maka dia akan dikenang sebagai pahlawan. Setidaknya dia akan lengser keprabon secara baik-baik sebagai bapak bangsa yang mengantarkan negara ini ke gerbang kemakmuran, bukannya longsor ke perabuan sebagai tiran seperti kenyataan sekarang. Tapi untuk soal gaya pemerintahannya yang otoriter, sedikit banyak saya - dengan beberapa catatan tentunya - tidak keberatan.

Saya tidak menyesal, sebagai mahasiswa (kala itu) tidak ikut ambil bagian dalam gerakan reformasi. Bisa jadi saya kehilangan momen penting yang mungkin tidak bakalan habis diceritakan sampai ke anak-cucu. Tapi saya justeru senang, karena ternyata saya tidak ikut menjadi “bidan” untuk demokrasi yang terlahir prematur. Sebenarnya, saya juga bukannya anti demokrasi. Tapi saya termasuk yang percaya bahwa masih belum waktunya kita menjelma menjadi negara demokratis. Demokrasi kita adalah demokrasi karbitan. Ibarat buah yang matang karena dikarbit, meskipun matang tapi tidak berasa manis.

Menjelang gerhana bulan penumbral tanggal 24 April lalu, seorang reporter dari satu stasiun televisi swasta menghubungi saya lewat buku tamu di situs saya. Tadinya dia cuma mencari informasi tentang pakar astronomi di Jakarta yang bisa memberikan penjelasan secara visual tentang gerhana bulan kali ini. Belakangan, rupanya dia berubah pikiran, dan malahan meminta saya sendiri, apabila sedang di Jakarta, supaya memberi penjelasan di depan kamera tentang peristiwa itu untuk tayangan esok harinya.

Sepintas ini adalah tawaran menarik, karena bisa membuat saya “numpang ngetop” di layar kaca. Tapi saya putuskan untuk menampik tawaran tersebut karena dua alasan: Pertama, saya tidak sedang di Jakarta; dan yang kedua, yang lebih esensial, adalah karena saya tidak memiliki otoritas untuk melakukan hal itu. Setiap orang yang paham astronomi, tentu bisa menjelaskan ihwal peristiwa gerhana bulan. Entah menjelaskan secara tertulis atau secara visual di depan corong dan kamera televisi, itu bukan masalah. Yang jadi persoalan adalah, untuk menjelaskan suatu peristiwa di media massa bukanlah hak dan otoritas setiap orang. Dalam hal ini saya hanyalah penghobi, bukan astronom betulan. Adalah tidak etis kalau saya “cuap-cuap” di media tentang hal yang sebenarnya bukan bidang saya.

Ini berbeda dengan yang saya lakukan di website saya. Dalam hal ini, saya berada di jalur amatir, dan sama sekali tidak mencampuri hal-hal yang merupakan otoritas dari astronom profesional. Tidak seperti pada disiplin ilmu lainnya, dalam bidang astronomi, peran para amatir juga diakui walaupun keduanya berada pada jalur yang berbeda. Website tersebut saya buat sebagai kontribusi saya sebagai amatir (baca: penghobi) dalam mengkomunikasikan ilmu astronomi ke masyarakat awam lewat media internet. Astronom profesional jelas tidak punya waktu untuk melakukan hal semacam ini. Tapi sehari-harinya, saya tidak melakukan riset, apalagi membangun teori baru sebagaimana yang dilakukan para profesional.

Kembali bicara soal media. Kejadian ini membuat saya berpikir, mungkin hal seperti ini juga yang menimpa beberapa “pengamat” atau “pakar” teknologi informasi (IT) kita. Mereka yang namanya sering digunjingkan di blog-blog Indonesia itu mungkin juga “terlahir” dari kesalahan yang sama. Bisa jadi mula-mula mereka hanya penghobi, lantas karena suka berkomentar di media, maka tingkatannya naik menjadi “pengamat”. Belakangan, setelah popularitasnya menanjak dan menjadi incaran media untuk dimintai komentar, maka dia segera menyandang gelar “pakar”.

Para wartawan yang sedang diburu dateline mungkin tidak sempat lagi memikirkan kredibilitas narasumber mereka. Bagi bidang yang relatif umum, semacam IT, maka mereka tinggal mencari nama-nama yang sudah akrab bagi publik. Padahal, mereka-mereka itu belum tentu cukup kompeten dalam bidang yang mereka komentari. Sehari-harinya, saya orang IT, dan saya tahu persis bahwa tidak ada (atau mungkin saja ada tetapi sangat jarang) orang IT yang bisa sekaligus berperan sebagai “pakar” dalam bidang-bidang semacam telematika, multimedia, sekuriti, dan pemrograman secara simultan. Walaupun sama-sama dalam lingkup IT, kesemuanya merupakan bidang keahlian berbeda, dan memerlukan latar belakang keilmuan yang berbeda pula. Maka itu, jadi aneh apabila ada satu orang yang bisa berkomentar tentang berbagai hal tersebut melalui media massa. Dan memang, bagi orang yang mengerti, banyak komentar mereka yang kedengaran asal bunyi, keluar konteks, atau terlalu dangkal sehingga cenderung menyesatkan bagi pembaca.

Saya tidak ingin menghakimi atau ikut-ikutan menghujat orang-orang semacam ini. Bagi saya, yang salah adalah pihak media yang semestinya lebih teliti dalam mencari narasumber yang kompeten. Pengalaman saya tempo hari jelas menunjukkan bahwa para wartawan bisa mencari narasumber secara asal comot begitu saja. Tapi, dilain pihak, saya juga setuju bahwa para “selebritis” itu juga perlu disadarkan bahwa mereka tidak lepas dari tanggung jawab moral terhadap apa yang mereka omongkan di media. Setidaknya perlu diperhatikan supaya komentar mereka itu tidak sampai cenderung membodohi ketimbang membikin cerdas masyarakat.

Selama mengelola situs yang juga berisi informasi tentang astronomi, saya sebenarnya sudah beberapa kali “berurusan” dengan wartawan. Hal ini biasanya terkait dengan peristiwa astronomis yang menarik perhatian publik, misalnya saat mendekatnya planet Mars pada 2003 atau transit Venus 2004. Tapi, kepada mereka saya selalu wanti-wanti bahwa saya adalah amatir, dan kalau si wartawan bersedia, saya lebih suka meneruskannya ke astronom betulan yang memang punya otoritas untuk memberi penjelasan (walaupun sebenarnya saya sendiri juga mampu untuk menjelaskannya). Walhasil, nama saya tidak pernah disebut-sebut. Tapi saya justeru senang karena dengan demikian, tanggung jawab moral saya tidak seberapa besar dibandingkan apabila saya bicara di media atas nama sendiri, apalagi dengan label semacam “pengamat”, “pakar”, atau semacamnya. Bukan kenapa-kenapa sih, tapi saya malu dengan pakar astronomi beneran!