Bianglala

Saya merasa agak aneh waktu membaca artikel bertajuk Beramai-ramai Gelindingkan Pop Orkestra di rubrik Horison, Repulika Minggu 14 Maret lalu. Entah kenapa, baik pokok pikiran maupun sebagian susunan kalimatnya terasa sangat familiar bagi saya. Rupanya sebagian artikel tersebut memang diambil dari tulisan saya sendiri di blog Refleksi, satu setengah tahun lampau.

Ini bukan pertama kalinya saya melihat sebagian tulisan saya tiba-tiba nongol di media lain, baik yang online maupun offline, dan saya juga tidak pernah keberatan untuk itu. Yang membuat saya khawatir hanyalah bahwa tulisan-tulisan itu dibuat dengan ‘mood’ yang berbeda. Sebagian ditulis secara serius dengan referensi yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, tapi sebagian merupakan opini sehingga tingkat akurasinya juga perlu dipertanyakan. Saya sendiri cenderung lebih setuju apabila tulisan yang dikutip adalah yang berisi fakta. Tulisan yang bersifat opini, baiknya memang hanya untuk dokumentasi pribadi karena toh, sifatnya memang personal.

Dalam kasus tulisan saya yang dikutip Republika itu, terus terang, lebih banyak bersifat opini ketimbang fakta. Selain artikel aslinya di weblog banyak mengandung salah ketik, susunan kalimat serta pokok pikirannya juga cenderung asal-asalan. Contohnya di bagian yang menyebut-nyebut soal penyanyi bersuara pas-pasan yang “akan terlihat konyol apabila menyanyi dengan iringan orkestra” itu. Celakanya bagian yang ini dikutip begitu saja oleh wartawan Republika. Saya jadi sedikit khawatir ada pihak yang tersinggung gara-gara sebaris kalimat itu.

Saya mungkin harus lebih banyak belajar untuk menulis opini secara elegan. Membiarkan tulisan semacam ini muncul di koran sekelas Republika malahan memunculkan rasa bersalah bagi saya.

Peraturan dibuat untuk dilanggar. Begitu pemeo yang sekarang berlaku di kalangan masyarakat kita. Tentu bukan dilanggar secara frontal, melainkan dengan mencari celah sehingga pagar aturan bisa diterabas tanpa harus dilanggar. Contoh paling nyata bisa dilihat dari iklan-iklan yang berseliweran di televisi kita itu. Terlepas dari soal kualitas (semua orang juga tahu kalau iklan-iklan Indonesia lebih banyak yang brengsek ketimbang yang bagus), pelanggaran itu dengan begitu vulgar dan kasatmata terus terjadi di depan mata kita.

Secara formal, aturan periklanan yang kita anut melarang penggunaan identitas profesi tertentu yang berkaitan dengan produk yang diiklankan. Misalnya, menampilkan tokoh dokter di iklan produk obat atau produk kesehatan lainnya. Celakanya, ini merupakan aturan yang paling sering dilanggar oleh pihak pengiklan. Mereka berlindung dibalik argumen bahwa sosok yang ditampilkan dalam iklan (yang dikesankan sebagai dokter) itu adalah orang biasa yang berpakaian putih. Perkara penonton mempersepsikannya sebagai dokter, itu adalah urusan mereka sendiri.

Begitu pula larangan untuk mengeksploitasi rasa takut masyarakat, juga sering dilanggar dengan cara yang tidak kalah kurang ajarnya. Kalau dulu banyak produk kesehatan yang kena semprit karena memanfaatkan ketakutan publik atas kasus SARS, maka sekarang produsen obat anti nyamuk tidak lagi terang-terangan membonceng isu demam berdarah untuk melariskan produknya, tapi mereka malahan menyelipkan iklan produk bersangkutan di sela-sela tayangan berita televisi tentang wabah demam berdarah.

Tidak ketinggalan larangan untuk memajang iklan rokok dibawah jam sepuluh malam, sering disiasati oleh produsen rokok dengan menampilkan iklan berkedok layanan masyarakat, tapi dengan mencantumkan merek produk bersangkutan. Iklan macam ini tentu bisa muncul kapan saja, bahkan tanpa perlu mencantumkan peringatan tentang bahaya merokok yang mestinya wajib ditampikan pada akhir tiap iklan rokok itu.

Deretan pelanggaran ini belum termasuk klaim-klaim yang tidak jelas dasarnya, seperti kecap merek X yang digunakan oleh 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia, atau shampo merek Y yang bisa menghilangkan 99.9% ketombe, atau bahkan iklan shampo merek Z yang mengklaim sebagai 2.8 kali lebih efektif dalam menghilangkan ketombe. Dari mana angka-angka itu bisa muncul? Apakah klaim tersebut valid? Tidak jelas. Untungnya, entah kenapa akhir-akhir ini saya tidak pernah lagi melihat iklan-iklan semacam itu. Mungkin sudah disemprit oleh yang berwenang.

Pemilihan umum, ritual lima tahunan itu kini sudah di depan mata. Entah kenapa, sejak pemilu era Orde Baru dahulu, yang konon merupakan “pemilu-pemiluan” dari rezim “pseudo demokrasi”, hingga pemilu orde yang (katanya) orde reformasi ini, ritual pemilu nyaris tidak berubah. Yang ada hanyalah arak-arakan kampanye, hingar bingar pidato para jurkam, konser dangdut gratisan, dan poster yang bertebaran, mengotori pemandangan di mana-mana. Tidak ada usaha untuk menjadikan pemilu sebagai ajang pesta rakyat yang cerdas.

Orang datang ke arena kampanye, sekedar untuk bergoyang dangdut, mendengar janji-janji surga para juru kampanye, mengkoleksi kaos berlogo partai, dan kalau beruntung, mendapat amplop, sekedar uang lelah atau pengganti penghasilan yang hilang hari itu.

Tentu semua orang tahu, bahwa janji-janji yang terlontar di arena kampanye itu berpeluang kecil untuk bisa terwujud. Bagaimana mungkin di negara yang hampir bangkrut ini, ongkos pendidikan dan kesehatan bisa digratiskan? Biasanya, isu macam ini digelindingkan oleh partai-partai kecil, tapi dengan syarat, partai tersebut menang pemilu. Si jurkam jelas tidak terlalu perduli, apakah kelak bisa mewujudkan janji manis itu ke konstituennya. Toh, di atas kertas partainya tidak mungkin menang, sehingga otomatis janji ini tidak perlu diwujudkan.

Sementara itu, partai-partai besar yang punya kans lebih besar untuk menang pemilu, biasanya akan cukup berhati-hati dalam menebar harapan. Tapi, toh massa tidak terlalu perduli, karena partai besar biasanya datang dengan serombongan artis yang siap menghibuir massa yang memang tidak datang cuma untuk mendengar ocehan para politisi di panggung kampanye. Lagipula, tidak semua orang yang berkerumun itu adalah massa partai bersangkutan. Sebagian besar adalah massa yang dimobilisasi dengan imbalan sejumlah uang, atau cuma sekedar penonton iseng yang datang untuk memperoleh tontonan hiburan gratis.

Tidak kalah heboh adalah sinyelemen meningkatnya uang palsu yang beredar di masyarakat pada masa kampanye. Maka lengkap sudah kepalsuan di seputar kampanye pemilu. Para calon wakil rakyat mengumbar janji-janji palsu di depan massa yang juga palsu, yang dimobilisasi dengan imbalan uang palsu. Ritual yang sama akan terulang dari waktu ke waktu tiap lima tahun sekali. Konyol dan menyedihkan!

Orang beragama saleh mengalami masa sulit. Maka ia mulai berdoa cara berikut: “Tuhan, ingatlah tahun-tahun yang sudah lewat aku mengabdi-Mu sebaik mungkin, tidak minta apa-apa sebagai balasan. Sekarang aku sudah tua, bangkrut lagi. Sekarang aku akan mohon kebajikan-Mu untuk pertama kalinya di dalam hidup, dan aku yakin Engkau tidak akan berkata Tidak: Biarlah aku putus lotre.”

Hari - lewat- lalu minggu - lalu bulan. Tetapi tak terjadi sesuatu. Akhirnya, hampir-hampir putus asa, ia berteriak pada suatu malam. “Mengapa aku tak Kauberi kesempatan, Tuhan?”

Ia tiba-tiba mendengar suara Tuhan menjawab, “Berilah aku kesempatan dulu! Mengapa engkau tidak membeli kupon lotre?”

(DOA SANG KATAK 1, Anthony de Mello SJ, Penerbit Kanisius, Cetakan 12, 1996)